Resensi buku Pemikiran Pramoedya Ananta Toer Dalam Novel-Novel Muktahirnya

Resensi buku Pemikiran Pramoedya Ananta Toer Dalam Novel-Novel Muktahirnya
BUKU: MEMOTRET PIKIRAN PRAMOEDYA ANANTA TOER
Di Indonesia nama Pramoedya Ananta Toer selalu mengundang kontroversi. Berkali-kali ia "dibenamkan" dalam kehidupan penjara, tapi justru lahir sejumlah karya gemilang. Penjara jaman Orde
Lama dan Orde Baru dienyamnya berkali-kali. Terakhir penderitaannya di tempat pembuangan biadab yang dibentuk bangsanya sendiri
di Pulau Buru selama 10 tahun (1969-1979), dibalasnya dengan cara yang sangat beradab: menerbitkan sejumlah karya berkelas "sastra Nobel". Begitu lah barangkali cara Pram mengajarkan kebajikan kepada bangsa yang turut dibentuknya pada 1945.
Siapa kah Pram sesungguhnya? Benar kah ia sejenis hantu, seperti halnya ajaran Komunisme, yang perlu dipelihara dan dilanggengkan oleh penguasa Orde Baru sebagai "musuh bangsa"? Benarkah Pram cuma orang yang ditakdirkan untuk selalu jadi "kurban" politik penguasa, baik Orde Lama mau pun Orde Baru? Siapa sebenarnya dia? Bagaimana pikiran-pikirannya? Bagaimana ia meracik tulisan-tulisannya yang kini telah diterjemahkan lebih dari 24 bahasa?
Pram adalah sebuah fenomena anomali dalam bingkai politik Orde baru. Ia ditekan, bahkan ia dibunuh berkali-kali, tak tampak satu pun kebencian pada bangsanya. Ketika ia harus makan bangkai tikus, cecak dan daging kuda yang terserang antrax, lamunannya justru melayang jauh ke jaman-jaman kegelapan sejarah bangsa Indonesia yang disembunyikan rapat-rapat oleh penguasa. Ia tak mengeluh, ia tak memaki. Kecintaannya pada manusia Indonesia yang tersingkir, terkucil, jadi obyek, tapi tetap berupaya terus eksis begitu tinggi. Ia mencintai kemanusiaan begitu dalam Kita bisa melihat hal ini dari sejumlah karyanya mulai dari Perburuan, Keluarga Gerilya, Di Tepi Kali Bekasi hingga "tetralogi" Bumi Manusia.
Ia pernah disebut-sebut sebagai bunga Angkatan 45. Tapi kini, tak ada satu pun buku resmi di Indonesia yang mencatat namanya sebagai salah satu tokoh penting sastrawan Angkatan 45. Kenapa? Dalam wacana sastra Orde Baru, Pram -seperti juga jutaan tapol lain di Indonesia- dianggap tak pernah ada. Ia tak pernah lahir, bernafas apalagi berkarya di Indonesia. Bukan cuma itu, rumahnya pun boleh didudyuki secara sewenang-wenang, buku-bukunya boleh diambil dan dibakar. Ia betul-betul tak pernah ada.
Tapi itulah kehebatan Pram. Semakin ditiadakan, ia semakin ada. Ia justru eksis dalam ketiadaannya. Orang berebut membaca tulisan-tulisannya. Buku-buku karyanya yang selalu dilarang laris seperti kacang goreng. Berkali-kali namanya disebut-sebut sebagai calon pemenang Nobel. Sejumlah lembaga sastra internasional juga mengangkatnya sebagai anggota kehormatan sebagai penghormatan atas dedikasinya pada dunia sastra.
Siapakah Pram dan bagaimana karya-karya yang dihasilkannya? Buku ini merupakan sebuah rekaman atas manusia kelahiran Blora 72 tahun lalu yang bernama Pramodya Ananta Toer. Perjalanan hidupnya, meski sangat singkat, terekam cukup baik. Secara detil penulis buku ini mencoba merekonstruksi bangunan berpikir Pram mulai dari jaman Pra Lekra, Lekra, Ide Realisme Sosialis hingga karakteristik penokohan yang inheren dalam diri Nyai Ontosoroh dan Minke.
Sejumlah telaah kepustakaan dan argumentasi dikemukakan penulis untuk memisah-misahkan dan menganalisis pikiran Pram lewat karya-karyanya. Kemudian kepingan dan serpihan yang ada disusun kembali dalam bayangan manusia Pram beserta sejumlah pengalaman sejarah yang membentuk wataknya. Kesimpulan sang penulis: Pram adalah seorang humanis tulen, sebagaimana sosok Multatuli yang dikagumi Pram habis-habisan Dan yang lebih mengejutkan lagi: Pram ternyata jauh berbeda dengan apa yang dituduhkan oleh rejim Orde Baru pada dirinya.
Buku ini sebetulnya adalah sebuah desertasi doktor dari sang penulisnya. Koh Young Hoon sendiri adalah orang Korea. Ia pernah belajar dan mengajar di Universitas Nasional. Desertasi yang dibuatnya selama 6 tahun sebetulnya direncanakan akan dipertahankan di salah satu univeritas di Jakarta, tapi tak ada satu pun akademikus Indonesia yang bersedia jadi promotor resminya. Akhirnya karya ini harus dipresentasikan Koh Young Hoon di Universitas Malaya, Malaysia pada 1993.
Si penulis juga melampirkan semua judul karya Pram. Baik buku yang telah diterbitkan mau pun yang belum, makala, artikel mau pun surat pribadi. Tak pelak lagi, penyusun buku ini dengan jeli berhasil mengamati setiap respon Pram dalam menanggapi perkembangan peradaban di sekitarnya yang selalu memunculkan "revolutionary hero" lewat pergulatan batin para tokoh fiksinya, yang samar antara ada dan tiada. Orang-orang yang kerap diidentifikasi kritikus sastra sebagai tokoh yang kaya dengan pengalaman kemanusiaan.
PRAMOEDYA ANANTA TOER: TAHUN 1965 TAHUN PEMBABATAN TOTAL
Artikel Pramoedya Ananta Toer, dimuat dalam Lembaran Kebudayaan "LENTERA,"
Dengan dipersenjatai oleh amanat "Banting Stir" Bung Karno di depan MPRS, termasuk di dalamnya asas "Berdikari", amanat Dasawarsa KAA-I, dan amanat Harpenas, Rakyat Indonesia dan para pekerja kebudayaan makin diperlengkapi persenjataannya untuk mengganyang kebudayaan Manikebu, Komprador, Imperialis dan Kontra Revolusi secara total.
Segala macam kebudayaan kosmopolit yang mendukung dan mengembangkan nihilisme-nasional tersebut benar-benar sudah tidak dapat ditenggang lagi, tak peduli dari mana pun datangnya dan siapa pun pendukungnya. Revolusi Indonesia tidak membutuhkan penadahan dan tukang-tukang tadah kebudayaan setan dunia.
Untuk waktu yang lama tukang-tukang tadah ini menadahi segala macam penyakit dunia kapitalis-imperialis pada satu segi, dan secara aktif ikut melakukan pembentukan ideologi-setan pada lain segi."
17 Agustus 1965 yang akan datang, dalam merayakan 20 tahun kemerdekaan Indonesia, kebudayaan-setan ini seyogianya sudah harus tidak lagi mengotori bumi dan manusia Indonesia.
Sebagaimana diketahui potensi pengembangan kebudayaan-setan ini masih kuat dalam masyarakat kita, baik yang dilakukan oleh sementara instansi resmi, swasta maupun perseorangan.
Dapat disinyalemenkan, bahwa mempertahankan kebudayaan-setan tersebut, sengaja dilakukan untuk merongrong menanjaknya situasi revolusioner dewasa ini, dan karenanya semakin menanjak situasi revolusioner itu, semakin meningkat cara-cara perongrongan atasnya. Jelas, bahwa mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan-setan ini tidak lagi soal selera sebagaimana mereka selalu mencoba meyakinkany tetapi telah merupakan sistem perongrongan yang terorganisasi. Dan karena itu pengganyangan terhadapnya mau tak mau harus pula secara terorganisasi.
Kepada instansi-instansi resmi yang setelah 8 Mei 1964, yaitu setelah pelarangan Manikebu oleh Bung Karno, masih meneruskan operasinya, tahun ini juga akan dimintai pertanggungjawabannya.
Kepada instansi-instansi tidak resmi atau swasta juga akan dimintai tanggung jawabnya dan keterangan-keterangan ke mana saja produksi kebudayaan-setannya itu dikirimkan.
Penerbit sebaagai alat pembantu pembentukan ideolozi dalam tahun "Banting Stir" in akan dihadapkan pada ujian, sedang penerbit-penerbit gelap yang tidak tercatat, dalam hubungan dengan kedudukannya sebagai alat pembantu pembentukan ideolozi tersebut, adalah sebagai kontra revolusioner.
Sebagaimana diketahui, untuk waktu yang lama penerbit 'Endang' (Jakarta) menjadi produsen buku-buku antikom, demikian juga halnya dengan "Inmajority'. Kemana sajakah buku-buku terbitan mereka ini dikirimkan? Dan bagaimanakah rencana konkret mereka, dan proyek politik itu berafiliasi pada kekuatan apa?
Sebagaimana diketahui penerbit-penerbit yang menerbitkan karya-karya Manikebu adalah seperti penerbit-penerbit pemerintah, penerbit-penerbit swasta untuk tidak menyebut beberapa nama. Apakah sebabnya penerbit-penerbit tersebut menerbitkannya dan apa sebabnya tidak pernah menarik kembali penerbitan-penerbitan tersebut dari peredaran' Apakah sebabnya ada penerbit yang justru menerbitkan buku-buku plagiat Hamka, sedang sudah diketahuinya karya tersebut adalah plagiat? Bukankah Presiden Soekarno telah menggariskan agar berkepribadian sendlri pada sekitar Konsepsi Presiden tahun 1957? Apakah perbuatannya tersebut mendukung tugas perongrongan, ataukah hanya karena ketamakan belaka?
Juga pada tahun ini perusahaan-perusahaan penerbitan yang secara demonstratif mempampangkan gigi, bahwa mereka berani menerima dan memobilisasi tenaga-tenaga Manikebu/BPS takkan luput dari keharusan memberikan pertanggungjawaban.
Gerakan Manikebu secara dialektik telah menyebabkan organisasi-organisasi massa belajar beraksi dalam satu front persatuan yang bulat. Dan aksi front kini telah menjadi tradisi di Indonesia. Maka gerakan mengembangkan kebudayaan-setan sebagai sistem perongrongan ini secara dialektik pun akan memutuskan aksi-aksi front yang akan datang Perkembangan yang demikian takkan dapat dielakkan, sedang kemenangan-kemenangan baru sama pastinya dengan hancurnya lawan-lawan revolusi.
Dalam tahun 'Banting Stir', tahun 'Berdikari', ketukangtadahan kebudayaan asing sama artinya dengan mempertahankan ideologi lama untuk menyerimpung revolusi, karena ia mempertahankan kondisi lama kondisi di bawah tindakan imperialisme-kolonialis.
Kita masih bisa bertanya sekarang ini, apakah sebabnya buku Z.A. Ahmad, Membentuk Negara Islam masih pada meringis di pinggir-pinggir jalan Jakarta, sekalipun di trotoar, dan apakah sebabnya buku Doktor Zhivago terjemahan Trisno Sumardjo diterbitkan?"
Kita masih bisa bertanya bagaimanakah sikap penerbit-penerbit yang selama ini berafiliasi pada "Franklin Foundation" Amerika Serikat, dan karenanya selama ini ikut melakukan agresi kebudayaan di Indonesia? Apakah tanpa bantuan "Franklin Foundation" AS penerbit-penerbit semacam ini masih hidup terus, dan adakah kelangsungan hidupnya dalam alam berdikari justru, karena mendapatkan bantuan gelap, ataukah karena memang telah berdikari sebagai kolone kelima di bidang kebudayaan?
Kita tahu bahwa kebudayaan adalah manifestasi dari kristalisasi kreatif yang telah dicapai oleh suatu taraf perkembangan ideologi. Setiap tindak penadahan atas kebudayaan-setan secara langsung melakukan tindak sabotase terhadap kristalisasi kreatif tersebut pada satu segi, dan terhadap manifestasinya pada segi yang lain. Sedang secara politik penerbit-penerbit demikian membentuk satu golongan tertentu dalam masyarakat dengan ideologi tukang tadah, golongan yang menjadi tawanan jinak imperialisme-imperialisme, dan dengan sendirinya melucuti dari militansi patriotik dan militansi internasionalisnya.Dengan bersenjatakan 'Berdikari', 'Berkepribadian dalam Kebudayaan, dan 'Banting Stir', pembersihan terhadap penerbit yang menjadi pabrik ideologi gelandangan telah merupakan suatu tantangan bagi semua organisasi kebudayaan yang progresif revolusioner. Pembersihan ini bukan saja akan mengakibatkan terjadinya perkembangan yang sehat dalam pembinaan kepribadian nasional, juga menghabisi perbentengan terakhir musuh-musuh revolusi. Sedang di bidang sosial-ekonomi secara edukatif akan membantu penerbit-penerblt Manipolis memasuki form-nya sebagai alat revolusi sesuai dengan tuntutan situasi revolusioner dewasa ini.
DENGAN DATANGNYA LENIN BUMI MANUSIA LEBIH KAYA
Oleh Pramudya Ananta Toer,
Peringatan 90 tahun Nikolai Lenin
Bertrand Russel dalam memberikan karakterisasi abad sekarang ini berkata, 'Abad kita dalam sejarah manusia sekarang adalah abad dari dua manusia, Lenin dan Einstein.' Tetapi lebih tepat jika dikatakan, abad kita sekarang adalah abad Rakyat dan Ilmu Pengetahuan. Tanpa dua-duanya, kita hanya bebodoran.
Lenin tak sesaat pun pernah merasa khawatir tinggal seorang diri dalam perjuangan. Salah satu tugas perjuangannya justru menciptakan sahabat sebanyak-banyaknya, Rakyat, dan menghancurkan musuh musuhnya, musuh Rakyat, golongan kecil dalam masyarakat yang berkuasa, dan mempergunakan kekuasaannya untuk menggerogoti harga manusia dan kemakmurannya.
Lenin telah mengembalikan Rakyat pada harga dirinya. Bumi Manusia menjadi lebih indah dan lebih kaya daripada sebelumnya. 'Ia adalah ruh pencipta yang harmonis, seorang filosof, seorang sistematikus praktik,' kata Bertrand Russel, 'baginya yang perlu ialah cita-cita sosial semata, bukan buat kepentingan diri sendiri.' Sebaliknya bagi kaum musuh Rakyat jelas: dia adalah roh perusak, iblis.
Tetapi dia pulalah yang telah berhasil memimpin perjuangan pembebasan Rakyat Uni Sovyet dari kelas lintah darat yang berabad-abad sejak Adam 'nangkring' dan 'nempel' di atas tengkuk Rakyat. Dia telah memimpin perjuangan buat kepentingan kaum produktor dan kreator kehidupan Uni Sovyet.
Sekarang, tiga puluh enam tahun setelah wafatnya, Negara Uni Sovyet meneruskan perjuangan Lenin ini: politik luar negerinya diarahkan untuk menciptakan persahabatan dengan seluruh Rakyat di mana saja di atas dunia ini. Tidak pernah dalam sejarah ada suatu negara seperti Uni Sovyet dan negara-negara sosialis lainnya memberikan bantuan tanpa mengharapkan riba kepada negara-negara lain yang sangat membutuhkan. Tidak pernah pula dalam sejarah ada suatu negara yang dengan giatnya mengirimkan begitu banyak dan menerima begitu banyak duta duta persahabatan selain Uni Sovyet di samping negara-negara sosialis lainnya.
Juga Indonesia tidak luput dari rahmat yang disebabkan karena perjuangan Lenin dan barisannya. Akademi Oceanografi di Ambon, bukan tidak bicara apa-apa bagi Indonesia. Dia merupakan lembaga yang akan mengembalikan semangat samudera Rakyat Indonesia purbakala. Stadion Asian Games merupakan lembaga yang akan mengembalikan keperwiraan Rakyat Indonesia. Proyek-proyek pelabuhan besi baja adalah lembaga yang akan mengembalikan keperkasaan, dan eksplorasi kekayaan purbakala Rakyat Indonesia.
Negara Lenin telah membantu timbulnya lembaga-lembaga bagi hari depan yang gilang-gemilang. Soalnya tinggal: bagaimana kemampuan dan mentalitas yang harus menggarap bantuan itu. Adalah amoral menyambut bantuan yang tulus dengan penggunaan secara serampangan. Ini perlu diperingatkan karena contoh-contoh bisa terjadinya yang demikian sudah banyak diberikan, seperti sikap berbagai golongan terhadap usaha Jagus dan Martosuwondo yang tak kenal lelah hendak berbakti kepada bangsanya, tetapi golongan-golongan tertentu dalam masyarakat bangsanya sendiri justru bersorak-sorak bila usaha Jagus-Martosuwondo memperlihatkan gejala-gejala kegagalan. Mereka semestinya membantunya. Dan bukan tidak mungkin mereka justru menyabotnya dengan tindakan-tindakan yang sesungguhnya kasar. Dan sangat me malukan juga, bahwa Bangsa Indonesia bisa melahirkan golongan-go longan masyarakat semacam itu.
Kita baru menyoroti satu segi saja dari tangan persahabatan yang diulurkan oleh negaranya Lenin kepada Rakyat Indonesia.
Apakah yang mengherankan lagi kalau dalam masyarakat Indonesia ada gerombolan-gerombolan masyarakat yang mencurigai dan menentang bantuan negeri Lenin? Tidak. Gerombolan-gerombolan ini tidak suka melihat Rakyatnya lebih kaya, lebih makmur. Mereka harus tetap tergantung pada impor! Karena impor menjadi kepentingan gerombolan-gerombolan ini-bukan saja hidup gerombolan ini dari komisi tuan-tuannya di seberang samudera yang empat tidak terganggu, tetapi juga bisa merajai harga di dalam negeri! Ini pun jelas seperti matahari! Dan ini pun--juga orang tidak perlu menjadi komunis untuk memahaminya.
Kita telah mengulurkan tangan kita menerima bantuan dari sahabat yang besar itu. Tetapi mengingat adanya gerombolan-gerombolan masya rakat yang aneh ini, pasti pula ada usaha untuk menggagalkan makna dan penggunaan bantuan itu. Bersiap-siaplah, karena pada setiap ketika bisa saja terjadi bakul-bakul tempat kita menampung bantuan itu didadal pencoleng. Bersiap-siaplah juga karena bukan saja pencoleng itu mendapat nafkahnya, tetapi juga merasa mempunyai hak sesumbar dirinya sendiri yang benar: 'Lihat tuh, bantuan Uni Sovyet hanya jadi beban Rakyat!' Kita pun tahu, tidak seluruh Rakyat Indonesia sudah jadi hipokrit. Kita tidak perlu jadi orang ahli untuk dapat melihat kemungkinan ini.
***
Mungkin akan ada seorang atau beberapa orang wakil gerombolan masyarakat, menuduh, tulisan ini berusaha melakukan perpecahan dan pertentangan.
Untuk ini pun jawabannya sudah tersedia: Memecahkan persatuan diri dari gerombolan anti-Rakyat adalah wajib bahkan kita harus menentang aktivitas dan meluasnya gerombolan ini. Ini pun sudah jelas seperti matahari. Dan tak perlu orang menjadi komunis untuk bersikap demikian. Bukan' Kalau orang tak mau menjadi lebih cerdik dari pengalaman Revolusi dulu, kita memang mesti membenarkan saja ditaruh dalam satu kandang dengan lintah-lintah borjuasi. Rakyat sudah belajar banyak dari pengalaman Revolusi. Kita menolak adanya komprorni antara Rakyat dengan lintahnya. Rakyat harus tinggal jadi Rakyat, dan lintahnya harus dipunahkan, agar Rakyat itu menjadi lebih kaya, agar Manusia menjadi lebih sejahtera.
Untuk memahami ini tak perlu orang menjadi sariana. Orang yang sebodoh-bodohnya pun akan membunuh setiap kutu busuk yang nam pak olehnya.
Lenin telah memberi kita pelajaran yang sangat berharga bagaimana mengabdi kepada Rakyat. Bagaimana berjuang dan dalam pada itu 'paling tidak ingat kepada diri sendiri,' kata Romain Rolland. Lenin adalah seorang pengimpi, tetapi pun pejuang untuk mewujudkan impiannya. Di waktu lingkungan kekuasaan Sovyet tidak lebih dari sekitar Moskwa, ia telah melihat hari depan Rakyat Sovyet yang mempergunakan tenaga listrik sampai ke desa-desa, karena tenaga listrik di desa-desa kaum tani adalah salah satu syarat terpenting bagi tiap kemajuan peradaban dan kebudayaan. 'Pemimpin elektrifikasi,' kata penyair Wells tentang Lenin. Sebelas tahun setelah berdirinya Uni Sovyet, penggunaan listrik hampir hampir mencapai dua kali lipat dari sebelumnya, dan pada tahun ini hampir-hampir dua puluh empat kali. Lenin telah memimpikan elektrifi kasi bagi setiap Rakyat Uni Sovyet, tetapi ia pun telah berjuang meletak kan dasar-dasar terwujudnya impian itu.
Dengan listrik itu tenaga manusia mendapat bantuan yang tak terkirakan besarnya dalam usaha produksi. Dan dengan dihancurkannya sistem distribusi kapitalistis dan monopolistis, produksi secara langsung dapat dikecap oleh setiap orang tanpa membayar cukai dan bunga kepada kaum borjuasi. Segala berasal dari Rakyat maka pun segala harus kembali kepada Rakyat. Lenin telah membuat Rakyat Uni Sovyet memiliki segala yang dibutuhkannya. Dia telah menciptakan surga di dunia bagi 210 juta jiwa atau 7,5% dari seluruh umat manusia di atas wilayah bumi yang 22,4 juta kilometer persegi, atau 16,6% dari permukaan bumi ini.
Pramoedya Promosikan Bukunya Ke Amerika
KE LUAR NEGERI - Sastrawan/ budayawan Pramoedya Ananta Toer didampingi istrinya Maimunah Tahir menunjukkan paspornya Senin (5/4) malam beberapa saat sebelum berangkat ke Amsterdam dan Amerika Serikat. Pramoedya Ananta Toer yang pernah ditahan di pulau Buru, menunjukkan paspornya itu di kediamannya jalan Multi Karya II no 26 Utan Kayu Jakarta Timur. Penulis Pramoedya Ananta Toer, Senin (5/4) malam bertolak ke Amsterdam Belanda untuk selanjutnya melakukan serangkaian perjalanan promosi bukunya Nyanyi Sunyi Seorang Bisu ke New York dan Kanada.
Buku yang ditulis tahun 1969 itu berkisah tentang pengalamannya sewaktu di Pulau Buru, Maluku, pemerintah Orba, pengalaman dirinya dan lingkungannya waktu itu.
Buku yang disusun hampir sepuluh tahun lebih sepertinya dianggap memerahkan telinga pemerintah Orba sehingga ketika terbit saat itu juga dilarang beredar. ''Saat menulisnya di Pulau Buru pun kalau tidak ketat kontrolnya nggak mungkin selama itu,'' paparnya.
Perjalanan memenuhi undangan beberapa universitas di Eropa dan Amerika untuk bedah buku karyanya itu setidaknya memakan waktu kurang lebih dua setengah bulan. Dapat dipastikan, Pram yang beberapa kali dicekal pemerintah Orba dan masuk daftar hitam karena Manifesto Kebudayaan yang dikeluarkannya itu, pulang saat pemilu 1999 dilaksanakan.
Ketika hal itu ditanyakan Pembaruan kepadanya sebelum berangkat ke Amsterdam, penulis buku Houkiau Indonesia itu mengemukakan, ''Tidak, saya tidak pulang sebelum pemilu. Saya pulang setelah pemilu.''
Ternyata Pram juga tidak berniat menggunakan haknya baik di luar atau di dalam negeri pada pemilu mendatang. Katanya, selama birokrasi yang ditawarkan masih seperti birokrasi Orba, ia tidak akan menggunakan hak pilihnya, walaupun ia mengaku memilih dan menjadi anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD). ''Buat apa ikut pemilu kalau birokrasinya masih seperti itu. Kalau saya ikut memilih, sama saja dengan memilih kepala penjara,'' urainya.
Pram yang meraih gelar doktor dari Universitas Michigan Amerika Serikat itu telah menghabiskan sebagian usianya di Pulau Buru selama masa Orba karena dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia.
Di sana dia banyak menulis buku, khususnya roman seperti Bumi Manusia. Namun buku-bukunya sempat dilarang. ''Saya justru merasa mendapat kehormatan karena buku-buku saya dilarang dan saya masuk dalam daftar hitam pemerintah Orba,'' tuturnya.
Berbicara tentang kebudayaan, Pram mengatakan, kebudayaan Indonesia sekarang ini justru tanpa bentuk. ''Tidak karuan, tidak jelas misinya. Hanya bersifat hiburan, hanya untuk cari duit,'' katanya sembari menerangkan ia tidak mau mengkritik.
Dulu waktu menjadi tokoh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) underbow PKI, ia mempermasalahkan kebudayaan pada waktu itu karena menginginkan budaya Indonesia dapat menaikkan tingkat kebudayaan rakyat. ''Dulu saya melihat produk budaya kita rendah sekali," jelasnya.
RASIALISME ANTI-TIONGHOA DAN PERCOBAAAN MENJAWABNYA
Pramoedya Ananta Toer
Rasialisme anti-Tionghoa terbesar dan pertama kali terjadi pada 1740 jelas hasil permainan kekuasaan Kompeni alias VOC. Sumber-sumber otentik yang dipergunakan Jan Risconi dalam disertasinya Sja'ir Kompeni Welanda Berperang Dengan Tjina (1935) cukup jelas. Sayang dissertasi yang membahas syair berbahasa Melayu aksara Arab ini ditulis dalam bahasa Belanda sehingga untuk masa sekarangan ini agak sulit menjadi sumber rujukan. Kasus 1740 adalah rasialiane anti Tionghoa dari pihak Kompeni, dari pihak kekuasaan orang Barat/Belanda.
Rasialisme anti-Tionghoa sepanjang tercatat oleh sejarah terjadi pertama kali di Solo, pusat kapital, produksi dan perdagangan batik. Padahal ko-eksistensi damai antara Pribumi dan Tionghoa berjalan mulus sepanjang sejarah. Pada masa ini kekuasaan kolonial sedang mengembangkan politik ethiknya yang dapat menerima terjadinya kebangkitan pada Pribumi. Dengan syarat memang: asal tidak bersifat politik. Jadi sejajar dengan politik massa mengambang OrBa. Seperti halnya pada peristiwa 1740 juga di sini tangan kekuasaan bermain di belakang layar. Ada kemenangan pada gerakan boikot oleh para pedagang Tionghoa terhadap perusahaan-perusahaan raksasa Barat di Surabaya. Pada pihak Pribumi ada kebangkitan dalam bentuk lahirnya Sarekat Islam yang dalam waktu sangat pendek telah menjadi gerakan massa yang meraksasa. Unsur-unsur ini telah dipaparkan dalam karya Sang Pemula, Hasta Mitra, Jakarta 1985. Dari sedikit sumber dan juga langka disebutnya tentang adanya kegelisahan pada penduduk penetap bangsa Barat dan keturunannya terhadap kebangkitan massa Pribumi yang agamanya lain daripada yang mereka anut. Walau penduduk penetap bangsa Barat ini merupakan minoritas sangat kecil namuk bertulangpunggung kekuasaan, kekuasaan kolonial. Dan terjadilah kerusuhan rasial itu.
Kerusuhan rasial anti-Tionghoa terjadi 4 tahun kemudian di Kudus, 1916. Walau pun kejadiannya jauh lebih besar, meliputi seluruh kota industri rokok ini, disertai pembunuhan di berbagai tempat, namun sebagai peristiwa sebenarnya hanya merupakan edisi kedua dari yang pertama. Beruntunglah bahwa Tan Boen Kim telah membukukan peristiwa ini dengan judul Peroesoehan di Koedoes, 1918. Namun masih ada yang patut disayangkan. Karya yang didasarkan pada pemberitaan pers ini tak sampai mengungkap latarbelakang peristiwa. Tentang ada-tidaknya tangan kekuasaan yang bermain, ia hanya menyesalkan sikap para pejabat setempat, bukan sebagai lembaga kekuasaan.
Kemudian terjadi peristiwa rasial anti-Tionghoa semasa Indonesia telah merdeka, formal oleh negara, dalam bentuk PP 10-1960. Mengagetkan, mengherankan, mengingat bangsa Indonesia yang mereka ini telah merumuskan aspirasi perjuangan nasionalnya dalam Pancasila. Buku Hoakiau di Indonesia yang diluncurkan sekarang ini, pertama diterbitkan oleh Bintang Press, 1960, tak lain dari reaksi atas PP 10 tsb. Peraturan Pemerintah nomor 10 ini kemudian berbuntut panjang dengan terjadinya tindakan rasial di Jawa Barat pada 1963, yang dilakukan oleh militer Angkatan Darat. Kebetulan pada waktu itu saya "mengajar" di Fakultas Sastra Universitas Res Publika milik Baperki, yang sekarang diubah namanya menjadi Universitas Trisaksi dan bukan lagi milik Baperki. Dari para mahasiswa- mahasiswi, sebagian terbesar WNI keturunan Tionghoa, saya menerima sejumlah informasi tentang perlakuan pihak militer terhadap keluarga mereka yang tinggal di Jawa Barat. Ternyata rasialisme formal ini ditempa oleh beberapa orang dari kalangan elit OrBa untuk meranjau hubungan antara RI dengan RRT, yang jelas, sadar atau tidak, menjadi sempalan perang-dingin yang menguntungkan pihak Barat.
Yang mengherankan tentang rasialisme anti-Tionghoa ialah: mengapa ini bisa terjadi dalam alam Indonesia Merdeka? Di samping Indonesia memiliki Pancasila bukankah pihak etnik Tionghoa juga punya saham dalam gerakan kemerdekaan nasional sampai pencarian input untuk panitya persiapan kemerdekaan menjelang akhir pendudukan Jepang. Bukankah sumbangannya pada revolusi juga ada, dan tidak semua etnik Tionghoa bergabung dengan Po Ang Tui yang berpihak pada Belanda, sebagaimana halnya tidak semua Pribumi berpihak pada Nica? Juga dalam alam Indonesia merdeka?
Tentang ini dengan mudah siapa saja dapat mengikuti tulisan Siau Giok Tjhan Lima Jaman, Perwujudan Integrasi Wajar, Yayasan Teratai, Jakarta-Amsterdam Mei 1981. Dalam paparan lebih luas hubungan Pribumi-Tionghoa, sejak jaman migrasi, penyeberangan budaya Dongson atau perunggu sampai kurun 70-an abad ini, meliputi pembauran di seluruh Indonesia telah ditulis oleh Yoe-Sioe Liem dalam karyanya Die ethnische Minderheit der Uberseechinesen im Entwicklungsprozess Indonesiens (Verlag Breitenbach, Saarbrucken, Fort Lauderdale, 1980). Bukankah dalam momentum pembauran purba budaya Dongson Jawa memiliki tangga nada selindro, karena datangnya melalui wilayah kedatukan Cailendra? Belakangan ini semakin banyak diterbitkan paparan tentang etnis Tionghoa di Indonesia, nampaknya kurang mendapat perhatian.
Kurun perjuangan nasional dan saham etnis Tionghoa di dalamnya telah ditulis oleh Siauw Giok Tjhan sebagai pelaku sejarah. Tokoh luarbiasa di samping Siauw adalah Liem Koen Hian, pendiri Partai Tionghoa-Indonesia, September 1932. Ia menggalang kerjasama dengan para tokoh puncak gerakan kemerdekaan nasional pada masanya. Malahan sebagai pribadi, biar pun bukan hartawan, ia selalu memberikan bantuan yang mereka perlukan. Ia sejak semula menjadi penganjur hapusnya diskriminasi rasial untuk mempermudah dipupuknya rasa senasib antara semua putera Indonesia, termasuk etnis Tionghoa. Partai ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa organisasi, dengan catatan bahwa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia pada waktu itu sinonim dengan bahasa pers Melayu-Tionghoa, sekali pun di antara para anggotanya lulusan perguruan tinggi Belanda.
Nasib dua orang pejuang gerakan kemerdekaan ini, yang pada masa kegiatannya, dua jendral besar Indonesia justru menjadi serdadu Knil, nyaris sama. Mereka juga menjadi kurban OrBa, menjadi bagian dari jutaan orang Indonesia yang jadi kurban OrBa. Mereka menjadi tapol OrBa. Bebas sebagai tapol pada 1 Mei 1979, ia meninggalkan Indonesia bermukim di Belanda dan wafat di sana. Liem Koen Hian sebagai tapol OrBa mengalami kekecewaan berat, karena sebagai tapol sama sekali tidak mendapat perhatian, jangankan pertolongan, dari tokoh-tokoh puncak semasa gerakan kemerdekaan nasional yang pernah dibantunya. Bebas sebagai tapol OrBa ia langsung menanggalkan kewarganegaraannya sebagai orang Indonesia, dan sejak itu tak pernah terdengar lagi kabar-beritanya.
Di atas ini adalah kartu anggota Partai Tionghoa Indonesia atas nama Kho Sien Hoo, cabang Magelang, dengan tandatangannya sendiri dan tandatangan Liem Koen Hian, tertanggal 5 Januari 1933. Bukan suatu kebetulan kartu anggota Kho Sien Hoo direproduksi di sini, karena sejak berdirinya Partai Tionghoa Indonesia ia mulai bergabung dengan gerakan kemerdekaan nasional. Jadi hanya sebagai contoh di antara yang banyak yang kurang diketahui. Semasa revolusi ia menjadi komandan tertinggi Laskar Rakyat Magelang dan Kedu, bersama kesatuan BKR merampas senjata Nakamura Butai dan melawan Inggris-Ghurka dan Nica di Ambarawa pada awal revolusi.
Ia mengubah namanya nenjadi Surjo Budihandoko tanpa melalui pengadilan. Dilahirkan pada 1905 ia wafat di Jakarta pada November 1969. Bintang-bintang pada dadanya adalah pengakuan resmi tentang jasa-jasanya pada tanahair dan bangsa.
Bahwa yang dipampangkan di sini hanya Surjo Budihandoko bukan berarti hanya beliau yang berjasa pada tanahair dan bangsa Indonesia. Cukup banyak, diakui atau tidak jasa-jasanya. Makanya mengherankan bila terjadi kerusuhan rasial anti-Tionghoa. Celakanya justru yang terjadi pada penutup era OrBa, Mei 1998. Padahal justru semasa OrBa Pancasila diajarkan sejak dari SD sampai perguruan tinggi. Atau memang sudah diprogram jadi ajaran "Pancasila Bibir"? Mungkinkah Siauw Giok Tjhan dan Liem Koen Hian juga kecewa berat terhadap Pancasila "Bibir" ini sehingga yang pertama meninggalkan Indonesia dan yang kedua menanggaIkan kewarganegaraannya?
Stop! Rasialisme anti minoritas apa pun harus tak terjadi lagi di Indonesia. Sungguh suatu aib yang memalukan dalam lebih setengah abad dan ber-Pancasila bisa terjadi kebiadaban ini kalau bukan karena hipokrisi pada kekuasaan.
Pada 1946 awal waktu saya naik keretapi Jakarta menuju ke basis militer di Cikampek. Di samping saya duduk seorang pemuda yang meminjami buku karya S. Soedjojono, pelukis nasional itu. Saya sudah lupa judulnya. Yang teringat dari bacaan itu hanya satu bagian kecil: tentang Mongoolse Vlek, tembong biru pada pantat atau bagian bawah lain dari bayi yang baru dilahirkan, satu isyarat bahwa si bayi punya darah Mongoloid atau darah Cina. Padahal bayi-bayi Indonesia yang berkulit sedikit lebih cerah dari coklat bertembong biru. Saya tidak tahu jawaban para anthropolog atau pun kedokteran tentang kebenarannya. Beberapa tahun kemudian seseorang mengatakan: sekiranya Hitler dalam, upayanya memurnikan darah Aria pada bangsa Jerman tahu tentang adanya Mongoolse Vlek alias tembong biru ini mungkin beberapa juta orang lagi akan dilikwidasi Nazi. Soalnya dalam abad 13 balatentara Kublai Khan bukan saja menyerang ke selatan sampai ke Singasari, ke timur sampai ke Jepang, juga ke barat sampai ke Eropa Tengah.
Setelah Kublai Khan mendirikan pusat kerajaannya di Beijing bajak laut Cina mendirikan diaspora di Palembang. Beijing mengirimkan ekspedisi ke Palembang dan menangkap gembong bajak laut tsb. dan menghukum mati di Beijing, namun diaspora ini justru berkembang, bahkan menghasilkan seorang Jin Bun, yang kemudian menjadi raja Islam pertama di Demak. Percampuran darah dari koloni ini dengan penduduk membuahkan generasi dengan tubuh lebih tinggi dan kulit lebih cerah, menyebar sampai ke wilayah Lampung.
Kalau benar tembong biru pada bayi pertanda ada darah Cina mengalir dalam tubuhnya apakah kerusuhan rasial 1998 masih tetap dapat dikatakan rasial? Ya atau tidak samasekali tidak penting. Setidak-tidaknya kerusuhan tsb. suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, kebiadaban, siapa pun yang melakukannya dan siapa pun kurbannya.
Akhirnya yang timbul hanya pertanyaan bagaimana mengakhiri kejahatan dan kebiadaban terhadap kemanusiaan ini? Saya hanya bisa menyarankan: giatkan penyebaran informasi yang menumbuhkan saling pengertian antara dua belah pihak. Antaranya menyebarluaskan karya Siauw Giok Tjhan dan lain-lain, dan terutama karya Siauw.
SEBUAH CATATAN LAIN
Oleh: Goenawan Mohamad
Ketika Pramoedya Ananta Toer menerbitkan Hoakiau di Indonesia dan kemudian ditangkap, saya baru datang ke Jakarta. Umur saya 19. Saya datang dari sebuah sekolah menengah di udik, di Jawa Tengah. Di tahun 1960 itu, saya tak tahu apa saja yang terjadi di dunia. Saya tak tahu bahwa sebuah buku dilarang dan seorang pengarang terkenal dipenjarakan. Minat saya waktu itu agak terbatas. Kini saya bersyukur dapat membaca buku ini, yang hampir 40 tahun tersembunyi sebagai buku yang dilarang. Kini saya tahu apa yang terjadi, kurang-lebih.
Membaca Hoakiau di Indonesia membuat saya tercengang akan kukuhnya Pramoedya Ananta Toer dengan argumentasi. Ia siap dengan catatan sejarah, statistik dan kutipan koran. Barangkali ini memang harus ia lakukan. Ia mengguncang asumsi yang umum berlaku. Ia bukan sekedar bertolak dari anggapan bahwa "ras" bukanlah sebuah kepastian yang absolut. Ia juga mengungkapkan bahwa tak benar keturunan Cina anak emas pemerintah kolonial. Ia mempersoalkan gambaran perbedaan sosial-ekonomi antara Hoakiau dan "pribumi", sesuatu yang (menurut data statistik) memang tak teramat tajam di pedalaman Indonesia di tahun 1950-an. Saya telah menyebut hal itu dalam resensi saya atas Hoakiau di Indonesia dalam Majalah TEMPO nomor pertama setelah terbit kembali dari pembreidelan. Saya tak hendak mengulangi apa yang saya sudah tulis lebih lanjut. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin mencoba menelusuri suatu segi yang agak berbeda.
Buku ini sebuah karya polemik. Sebab itu sebenarnya sayang bahwa sekarang ini kita tidak bisa membaca bagaimana lawan polemiknya menyerang atau mempertahankan diri. Yang kita tahu ialah bahwa Pramudya dihadapi dengan suatu cara yang brutal dalam "melawan" sebuah pendapat - yaitu meringkusnya di dalam sel Rumah Tahanan Militer. Tetapi justru itu menunjukkan posisi yang lemah dari yang berkuasa. Memang tak terbayangkan oleh saya bagaimana pihak lawan akan dapat mengambil posisi yang lebih kuat, kecuali dengan bedil. Apalagi bila kita menyimak dengan baik nada Pramoedya di sini: teks ini adalah sebuah cetusan dari suatu sikap berperikemanusiaan, suatu sikap yang tidak mungkin diberi tapal geografis ataupun rasial. Pramoedya mengecam "perikemanusiaan limited", yang terbatas. Dengan demikian ia - mungkin ini mengingatkan kita akan "humanisme universil" H.B. Jassin - menunjukkan suatu hati yang lebih terbuka, seraya berdiri di landasan moral yang lebih tinggi, dibanding dengan mereka yang mendukung tindakan paksa, terkadang dengan kekerasan, terhadap orang Tionghoa.
Bagaimana pun, sebenarnya perlu, setelah kita membaca buku ini, untuk mengikuti apa gerangan argumen lawan waktu itu dalam membantah Pramoedya. Pertama-tama karena argumen itu mungkin dapat dipakai untuk menilai tendensi yang masih kuat sekarang, yakni kehendak untuk menyingkirkan keturunan Cina - meskipun tidak selamanya berupa pemindahan tempat usaha secara paksa - dari posisinya semula. Juga karena kehendak seperti itu bukan sesuatu yang datang dari sepotong kepala. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959, (lebih dikenal sebagai "P.P. No.10"), yang memindahkan orang Tionghoa dari pedesaan, nampaknya didukung oleh hampir semua partai politik, kecuali PKI. Seperti kita bisa baca dalam buku ini, di awal masa "Demokrasi Terpimpin", 1959, Presiden Soekarno menandatangani P.P. No.10 itu: semua pedagang eceran Cina harus menutup usaha mereka di wilayah pedalaman. Sebetulnya tak jelas apakah itu juga berarti bahwa para keturunan Cina dilarang bermukim di pedesaan. Tapi di Jawa Barat, panglima militer setempat, Kol. Kosasih, memaksa mereka pindah. Semacam pogrom terjadi. Sebuah reportase koran menceritakan bagaimana tentara "melemparkan ratusan keluarga Tionghoa ke atas truk-truk dan membawa mereka ke kamp-kamp yang dibangun tergesa-gesa". Bahkan dalam pengusiran di Cimahi, tentara menembak mati dua perempuan Tionghoa. Kira-kira lebih dari 100 ribu keturunan Cina meninggalkan Indonesia.
Dengan kata lain, ada tangan pemerintah di sini. Tapi barangkali kita juga harus menelaah, benarkah yang terjadi di tahun akhir 1950-an itu sebuah rasialisme negara atau rasialisme orang ramai. Atau kombinasi keduanya. Siapa tahu, setelah menelaah, kita akan dapat menganalisa lebih baik kerusuhan dan kekerasan, termasuk pemerkosaan, yang terjadi di bulan Mei 1998 di Jakarta dan Surakarta, dan kemudian juga di Bagan Siapi-api, Kebumen, dan lain-lain.
Di Indonesia, rasialisme negara punya sejarah yang lebih panjang ketimbang sejarah Republik. Bahkan lebih tua ketimbang entitas yang disebut sebagai "negara". Sejak di tahun 1612 VOC memulai menanam benihnya dengan suatu manajemen atas seks, yang melarang perempuan Belanda beremigrasi. Yang diharapkan ialah menjaga agar tidak ada perilaku seksual yang menyebabkan perempuan kulit putih itu membuat malu dan berhubungan dengan orang setempat. Di pertengahan abad ke-19, ada usaha untuk menghabisi kebudayaan "mestizo" dan membuat koloni di Asia Tenggara ini menjadi lebih punya "karakter Belanda". Ketika VOC runtuh dan digantikan oleh administrasi kolonial, yang berkuasa meletakkan penduduk yang "kreol", "berwarna" dan kaum peranakan campur dari yang disebut "inlandsche kinderen" di bawah pengawasan. Di tahun 1838 semua inlandsche kinderen dilarang dari jabatan yang memungkinkan mereka punya kontak langsung dengan "orang Jawa".
Sekitar pertengahan abad ke-18, mestissage ("percampuran rasial") dianggap sebagai sebuah sumber subversi yang berbahaya, yang mengakibatkan kemerosotan Eropa dan keruntuhan moral. Rasa cemas akan "hibriditas" ini muncul dalam pelbagai perdebatan, yang agaknya tidak untuk mencari penyelesaian. Seperti dikatakan oleh Ann Laura Stoler, pembicaraan itu merupakan usaha untuk selalu mengingatkan mereka yang menghendaki pembaharuan yang lebih liberal bagi Hindia Belanda, bahwa kolonialisme bukan sekedar merangkum-masuk bangsa jajahan, tetapi juga membedakan antara orang Belanda sejati (echte) dan inlander yang punya status bikinan yang membuat mereka sama dengan orang Eropa, membedakan antara yang mengkoloni dan yang dikoloni, antara warga negara dan kawula, dan tak kurang dari itu, antara kelas-kelas sosial orang Eropa sendiri. Dengan pembedaan itulah suatu bangunan tubuh "burjuis" menyatakan diri, dan mempertahankan diri beserta segala harkatnya.
Dalam ikhtiar itu disusunlah penggolongan - atau pelapisan - sosial di Hindia Belanda yang dasarnya adalah ras, dan bukan agama atau yang lain. Yang kita lihat di sana adalah berperannya kembali apa yang disebut Foucault sebagai "simbolik darah", seperti di zaman aristokrasi dulu; hanya kali ini ia tumpang tindih dengan manajemen atas kehidupan seksual yang hendak menjaga masyarakat kolonial dari kekcauan, atau ketidak-jelasan, dari bentuk-bentuk percampuran atau hibriditas rasial.
Maka, si inlander harus berada dalam kalangan inlander dan berperilaku inlander, si Cina harus berada dalam kalangan Cina dan berperilaku Cina. Sebab itu, sampai dengan menjelang awal abad ini, di Hindia Belanda dengan gampang orang Tionghoa dibedakan dari orang lain. Mereka memakai taucang atau kuncir panjang berjela di punggung - tanda yang dikenakan oleh dinasti Manchu yang juga dikenakan oleh pemerintah kolonial - dan mereka harus mengenakan pakaian Cina: gaun Mandarin bagi para opsir, dan bagi yang lain, celana komprang dan baju logro (yang kini pun masih disebut sebagai "baju Cina"). Juga sepatu bersol tebal. Mereka umumnya harus tinggal di pecinan (sebagaimana orang Melayu harus tinggal di Kampung Melayu dan Ambon di Kampung Ambon). Untuk melintasi ghetto mereka, orang Tionghoa harus mendapatkan pas jalan yang dikeluarkan oleh kapten Cina.
Dari sini bisa dimengerti apabila kesadaran akan perbedaan kelompok berdasarkan ras menguat. Kebudayaan peranakan sebenarnya, menurut kodratnya, selalu berubah dan bercampur, dibentuk oleh isteri atau piaraan pribumi di satu pihak dan arus laki-laki dari Cina di lain pihak. Tetapi di abad ke-18, pola pembentukannya agaknya telah menjadi stabil. Orang Tionghoa menyadari dirinya sebagai Cina, sebagaimana nampak dalam pakaian dan adat istiadat. Meskipun sedikit sekali peranakan Tionghoa di Jawa yang bisa berbahasa Cina, bahasa Melayu mereka diwarnai oleh bahasa Hokkien dan logat yang khas.
Rekaman sejarah itu sudah lama diketahui, tetapi terkadang saya bertanya kepada diri sendiri: bagaimana gerangan masyarakat Indonesia kini seandainya pemerintah kolonial mengklasifikasi penduduk Hindia Belanda dengan cara lain - misalnya dengan berdasarkan besarnya kekayaan, dan politik identitas berlangsung berdasarkan kesadaran kelas? Dengan kata lain, akan masih adakah ketegangan rasial? Ataukah ketegangan rasial yang terutama diarahkan ke kalangan Tionghoa itu sebenarnya tidak pernah terjadi sebelum pemerintah Hindia Belanda menjalankan segregasi rasial? Pertanyaan ini bagi saya ada hubungannya dengan pertanyaan diatas: sejauh mana kita kini bisa berbicara tentang rasialisme orang ramai.
Di tahun 1946, baru setahun Indonesia berdiri, suatu gelombang kekerasan berlangsung menghantam penduduk Tionghoa di sekitar Tangerang, Jawa Barat. Seberapa besar korban waktu itu tak diketahui persis. Yang menarik bagi saya, kekerasan ini (pembunuhan, dan kabarnya bahkan pemerkosaan) berlangsung sebelum ada negara yang telah terkonsolidasi dan mengerahkan kekuatannya untuk melakukan progom seperti di tahun 1960. Meskipun demikian, jika kita baca laporan pers waktu itu, yang melakukan kekerasan adalah "Lasykar Rakyat", pemuda bersenjata yang waktu itu bergerak semacam milisia di luar tentara resmi tetapi memegang peran dalam "keamanan". Dan yang meledakkan tragedi itu adalah sebuah desas-desus, bahwa seorang tentara Nica keturunan Cina menurunkan Sang Merah Putih.
Menarik pula bahwa Star Weekly, sebuah berkala yang dikelola oleh para wartawan Tionghoa, dalam laporannya menyebut "pribumi" yang marah itu sebagai "Indonesiers" dan Merdeka menyebutnya sebagai "rakyat Indonesia". Negara Indonesia memang belum tersusun rapi, masalah kewarganegaraan orang keturunan Cina masih belum pasti, tetapi lambang-lambang nasion sudah menjadi lambang orang ramai.
Kita bisa mengatakan bahwa kejadian ini memang suatu ledakan antagonisme rasial anti-Cina, meskipun masih menjadi pertanyaan bisakah di sini kita lihat adanya rasialisme dalam arti seperti yang terjadi dengan P.P. No. 10. Yakni, sebagai kebijakan untuk menyingkirkan sebuah minoritas. Namun tampaklah bahwa dalam membentuk imajinasi tentang sebuah bangsa - yang mendasari nasionalisme itu - kita selalu bisa menyisihkan "yang lain" dalam imajinasi kita.
Memang, nasionalisme Indonesia lebih merupakan nasionalisme yang civic, berdasarkan kewarganegaraan, ketimbang nasionalisme "darah". Tetapi di lapis bawah, mungkin yang bebricara bukanlah sebuah imajinasi tentang bangsa. Di Tangerang itu juga tercatat persoalan konflik lokal dalam masalah tanah. Dan barangkali kerusuhan Mei juga mengandung konflik-konflik lokal - misalnya milik dan harapan yang tergusur secara paksa untuk pembangunan dan lain-lain. Jangan-jangan kita cenderung melupakan bahwa batas rasialisme negara dan rasialisme orang ramai sering kabur, atau, seperti penyakiut, saling tular menular. Terutama justru ketika tatanan sosial ambruk dan negara seakan-akan tidak bisa hadir, sebuah gerombolan orang bisa menghadirkan diri mewakili sebuah kekuatan yang ingin menyisihkan apa saja yang berbeda. Jangan-jangan kita cenderung melupakan, bahwa rasialisme tidak selamanya berbaju seragam dan bersafari.*
Seniman Berpartai Bukan Makhluk Suci
Orde Baru longsor. Zaman baru datang. Seniman dan artis pun berbondong-bondong masuk dunia politik. Apa bedanya dengan Lekra-PKI?
PRAMOEDYA Ananta Toer yang sudah tua, agak pekak, memakai surjan, kemeja tradisional Jawa berwarna abu-abu. Ia tampak segar. "Tapi, ia tak mau pakai dasi," kata Maemunah, istri yang dicintai Pramoedya, seperti disyiarkan Radio Nederland, Jumat pekan silam. Padahal, novelis Indonesia tersohor, dan kini menjadi anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD), muncul di New York, jantung kapitalisme dunia. Bekas anggota Lekra, mantel kebudayaan bekas Partai Komunis Indonesia (PKI), itu menjadi tamu bergengsi dari Asia Society, New York, seraya memperkenalkan edisi Inggris novelnya yang bertajuk Nyanyi Sunyi Seorang Bisu.
Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Goenawan Mohamad (GM), tampil pula memaparkan apresiasinya terhadap Pram, nama akrab Pramoedya. Agar tahu saja, GM dulu adalah salah seorang pendiri Manifesto Kebudayaan, yang diganyang oleh Pram dan kawan-kawannya di Lekra pada masa Orde Lama.
Sementara itu, di Jakarta, sastrawan Ikranagara tengah menulis cerita pendek di rumahnya di kawasan Tebet, Sabtu malam, pekan silam. Seperti Pram, Ikra --begitu seniman asal Singaraja, Bali, ini dipanggil-- kepada Ari Sutanti dari Gamma mengaku bahwa ia malah duduk sebagai Ketua Departemen Kebudayaan Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin Amien Rais. Ikra pun pada masa Orde Lama adalah pendukung Manifesto Kebudayaan. Bahkan, sejumlah koleksi buku seninya, seperti karangan H.B. Yassin, Mochtar Lubis, Chairil Anwar, dan Boris Pasternak, digeledah dan dirampas orang-orang Lekra dari rumah orangtuanya di Singaraja, di penghujung akan runtuhnya Orde Lama.
Zaman memang telah berubah. PKI telah lama ditenggelamkan sejarah. Bahkan, Orde Baru pun telah terkubur. Ketika zaman baru datang, era reformasi, sistem multipartai muncul. Para seniman dan artis yang dulu berduyun-duyun dikooptasi Golongan Karya (Golkar) kini bebas menentukan pilihan. Bahkan, itu tadi: Pram, yang dulu tak ikut memilih, kini boleh masuk PRD dipimpin Budiman Sudjatmiko, yang masih dalam penjara.
Tengoklah, sejumlah artis kini berani jadi anggota partai nonpartai Golkar. Ada Wanda Hamidah, model dan artis sinetron, yang masuk PAN. Mieke Wijaya, pemeran Bu Broto dalam sinetron seri Losmen jadi Ketua Departemen Seni & Budaya Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Penyanyi Hetty Koes Endang masuk Partai kebangkitan Bangsa (PKB). Meskipun, artis Yoseano Waas, Renny Djajoesman, dan penyanyi dangdut Machica Mochtar tetap saja bertahan di Partai Golkar (Lihat: "Di Zaman Baru Mereka Tak Cuma Goyang Pinggul"). Dan, sejumlah seniman maupun artis lainnya yang terlalu panjang untuk disebutkan satu per satu.
Nah, misalkan Pram, Ikra, Yoseano dan Mieke nanti jadi calon anggota legislatif, dan berhasil menjadi anggota DPR, sekaligus anggota MPR, maka orang semacam mereka semakin bulat menjadi seniman partai. Tapi tentu saja mereka berbeda dengan para seniman yang terpilih menjadi utusan golongan mewakili seniman, budayawan, cendekiawan, dan ilmuwan sebanyak sembilan orang di MPR. Seperti diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis pekan lalu, ada sembilan golongan, seperti agama, LSM, pemuda, mahasiswa, seniman, etnik minoritas, penyandang cacat, pegawai negeri, veteran, dan ekonomi lemah, ditetapkan sebagai utusan golongan, semuanya berjumlah 65 orang.
Utusan golongan budayawan dan seniman ini penting, karena selama ini banyak seniman yang alergi kepada proses politik yang mengakibatkan aspirasi mereka tak terwakili. Sebutlah, dramawan kondang Rendra selama ini selalu independen, dan "berumah di atas angin". "Sekarang kita ingin seniman yang berpikiran merdeka dan tidak boleh ada kaitannya dengan partai politik," kata Andi Alfian Malarangeng, anggota KPU, Sabtu pekan lalu, kepada Taufik Rinaldi dari Gamma. Nah, makin jelaslah di masa depan akan ada dua kategori seniman dalam terminologi politik. Yakni, seniman partai, semacam Ikra dan Pram, dan golongan seniman versi KPU tersebut.
Tapi, kepala Andi jadi pusing bila ditanya siapa seniman dan budayawan yang berhak menjadi utusan golongan di MPR. Organisasi mana pula yang berhak memutuskannya. "Kita tidak tahu, belum dirumuskan," kata Andi. Tapi kemudian, Andi bertutur kira-kira begini: KPU akan mengusulkan organisasi seniman yang dipertimbangkan untuk menyusun wakilnya di MPR, lalu KPU akan membahasnya. Wah, tetap saja masih kabur.
Pertanyaan bertubi-tubi pun terdengar dari Dr. Salim Said, bekas Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Bila pemerintah yang menentukannya, itu kan sama saja dengan Orde Baru? Bila dewan kesenian yang menetapkannya, apakah otoritas institusi itu diakui semua seniman? Bila sesama seniman yang menetapkannya, apa pula kriterianya? Apakah harus seniman yang punya adikarya, adiluhung? Bila itu parameternya, apakah seniman macam itu "qualified" untuk urusan politik di MPR? "Jangan-jangan pula seniman bersangkutan tak tertarik," kata Salim kepada Gamma.
Salim bahkan menyoal di zaman baru ketika sudah ada 48 partai, apakah konsep utusan golongan itu masih relevan? Memang, sistem perutusan golongan ini sudah ada sejak 1950-an di masa demokrasi parlementer. Tapi, implementasinya hingga sekarang tak pernah betul. "Ingat, di zaman Orde Baru, jangankan utusan golongan, utusan partai pun mestilah yang disenangi pemerintah," kata Salim. Anggota MPR ini malah menuding konsep dasar utusan golongan itu adalah akal-akalan pemerintah untuk mengecilkan peranan partai.
Harry Roesli, seniman eksentrik dari Bandung, ini pun tak merasa terkejut. "Dari dulu juga sudah ada," katanya kepada Paulus Winarto dari Gamma. Yang penting, orangnya harus representatif. Percuma pula bila seorang seniman tapi tak membawa aspirasi seniman. Seorang yang bukan seniman malah bisa lebih bagus bila dapat menyalurkan aspirasi seniman. "Cuma kalau orangnya kayak Edi Sud (pimpinan artis Safari, Red.), yang programnya tak jelas, ya percuma belaka," kata Harry.
Terlepas dari kritik Salim yang logis itu, munculnya fenomena seniman partai ini mengingatkan publik kepada debut Lekra, yang dulu menjadi "onderbow" PKI. Tentu saja bukan atas ideologi komunisnya. Melainkan bagaimana kelak para seniman partai ini beroperasi sebagai orang partai maupun berkreatif sebagai seniman. Apakah paradigma Lekra akan terulang, atau ada wacana baru yang membedakannya?
Seperti meluas diketahui, konsep seni Lekra dulu tak lepas dari ajaran leninisme. Kita simak lagi tulisan Lenin di Harian Novaya Zhizn (Hidup Baru) edisi Nomor 12 Tahun 1905. Antara lain, Lenin menulis, "Sastra (atau seni) harus menjadi bagian dari perjuangan kepentingan proletar, menjadi gir dan sekrup dari mesin raksasa sosial demokrat yang digerakkan oleh kaum buruh". Artinya, Lekra adalah organisasi revolusioner yang memoblisasi rakyat dalam perjuangan partai komunis untuk merebut kekuasaan sebagaimana diajarkan oleh Lenin dan diperkeras oleh Stalin.
Ikra tentu menampik jika dirinya seakan berada pada sudut pandang yang dianggapnya sudah kuno itu. Ia mengaku terjun ke PAN, bermula ketika GM dan Amien Rais datang ke Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta dan mengajak sejumlah seniman untuk berkiprah di partai, menyusul lengsernya Soeharto. "Waktu itu, GM dan Amien menyebut akan mendirikan partai yang berlandas kepada moral yang religius," kata Ikra. Setelah berpikir beberapa hari, Ikra pun oke dan bergabung ke PAN. Meski belakangan GM tak ikut, karena merasa sebagai wartawan Tempo ia harus tetap independen.
Memang berbeda dengan masa Orde Baru, ruang publik, seperti partai, legislatif, dan eksekutif, hanya dikuasai Golkar, militer, dan birokrat. "Tapi juga tunduk pada elite yang dikangkangi Soeharto," kata Ikra. Maka, ketika zaman baru datang, Ikra pun bertekad terjun ke politik agar masyarakat madani bisa menggantikan Golkar, militer, dan kaum birokrat. "Tak seperti di zaman Orde Lama ketika seniman cuma alat partai, dan seniman di zaman Orde Baru tak boleh berpolitik," kata Ikra.
Ikra bukannya tak menyadari seniman tetap bisa berpolitik secara independen, seperti Rendra dan Nano Riantiarno, yang secara substansial melakukan koreksi kepada kekuasaan lewat kreatif seni. "Tapi, cara itu terbukti tidak efektif," kata Ikra. Ikra bercerita, "Waktu dulu Rendra dan Nano dilarang pentas, kita ramai-ramai ke DPR, tapi cuma ditampung saja tanpa realisasi," kata calon anggota legislatif nomor satu PAN untuk Banyuwangi di DPR itu. Artinya, bika Ikra di DPR, ia bisa memperjuangkan sejenis undang-undang yang melarang penguasa melarang pertunjukan kesenian.
Apa bedanya PAN dengan PKI dengan Lekra-nya? Semasih menjadi Mara (Majelis Amanat Rakyat), sebelum jadi PAN, rupanya GM dan Tuti Herati ikut merancang cetak biru partai itu. Baik menyusun program yang menyentuh kesenian maupun untuk memenangkan pemilihan umum. Malah, di dalam pemenangan pemilu PAN, Ikra dan sejumlah seniman ikut terlibat. "Beda dengan dulu (masa Lekra) seniman malah dikendalikan," katanya.
Suara senada terdengar dari Yoseano Waas, anggota DPR dari Golkar. Seniman yang sudah membintangi 102 film itu --dan sudah 30 tahun berkecimpung di politik-- menganggap seorang seniman terjun ke politik adalah hak asasi manusia. "Yang penting, ia harus menyadari kapan ia tampil sebagai seniman dan kapan sebagai aktivis partai," kata artis, yang tak setuju bila seni hanya dianggap hiburan, itu kepada Rojes Saragih dari Gamma. Artinya, sebagai seniman, ia tetap independen. Ia pun merasa tak dieksploitasi Golkar belaka. Tapi juga menyumbang pikiran kepada Golkar.
Tak semua seniman seperti Yoseano dan Ikra. Tak sedikit pula yang memilih tetap berada di luar partai, seperti Rendra, Nano, maupun Ratna Sarumpaet. Ratna yang dicekal dan kondang karena pementasan drama Marsinah yang ditulisnya lebih memilih sebagai pengontrol kekuasaan agar tak menindas rakyat lewat kreativitas seninya. Lagi, sulit bagi ia melihat ada partai yang betul-betul dipercayainya untuk membela rakyat yang selama ini dibelanya. "Ini bukan soal sombong," kata Ratna yang pernah dituduh melakukan makar, gara-gara menjadi Koordinator Siaga (Solidaritas Indonesia untuk Amien Rais dan Megawati) beberapa waktu lalu.
Begitu pun Ratna tak keberatan jika ada sejumlah seniman memilih partai tertentu, sepanjang bukan karena duit. Tapi, ia kesal ada artis yang berpartai karena duit. Misalnya, Renny Djajoesman yang bilang "hidup mati demi Golkar". "Hal itu masih karena uang, mereka dimanjakan Golkar, mungkin semacam utang budi, dan mungkin mereka masih yakin Golkar akan menang," kata Ratna. Padahal, apa yang diperbuat Golkar selama ini, kata Ratna, sudah menyalahi sesuatu yang semestinya diperjuangkan seniman. "Jangan kontradiktiflah," katanya kepada Yesi Maryam dari Gamma.
Artis dan seniman yang bergonta-ganti partai pun dinilai Ratna tak apa apa. "Bisa saja, itu malah sehat, asal ada alasan riil yang logis, yang bukan karena uang," katanya. Ratna pun sebal terhadap para artis yang merasa dibesarkan Golkar. Ia memberi contoh para penyanyi dangdut yang justru "show" mereka diramaikan rakyat. Kaset mereka dibeli rakyat. "Rakyatlah yang membuat mereka populer, mestinya mereka harus membela rakyat," kata Ratna. Jadi, bila kini mereka masih di Golkar, menurut Ratna, itu tidak "fair" terhadap rakyat. Diakuinya, hal itu tak menimpa semua seniman. "Tapi, artis dangdut dan artis sinetron, bila tanpa rakyat, kan tak sukses," katanya.
Cara berpikir bahwa produser dan pihak televisi partikelirlah yang berjasa kepada para artis dangdut, pop, dan sinetron segera dikoreksi Ratna. "Coba ketika 'rating' acara mereka tinggi hingga semakin laris, bukankah karena acara mereka ditonton rakyat. Jadi bela rakyat, dong, sekarang," kata Ratna, dengan emosi berkobar-kobar.
Meski tak meledak-ledak, Nano Riantiarno yang baru rampung mementaskan drama Opera Ikan Asing--sebuah kritik kontekstual kepada dunia perbankan yang amburadul-- juga memilih tak berpartai. "Saya memilih dunia panggung teater sebagai medium berpolitik tanpa politik praktis," katanya kepada Rika Condessy dari Gamma. "Saya melihat apa yang terjadi di sekeliling, saya serap, dan saya sajikan ke panggung, dengan harapan akan mengilhami pemegang keputusan dalam memimpin negara dan publik," katanya.
Lagi pula, Nano memandang partai itu "bisa hidup dan mati". Sedangkan, karya seni lebih abadi. Belum lagi soal tragedi partai yang pada suatu musim bisa dipuja-puji, tapi lain musim dihujat dan dicaci maki. Tapi, yang paling melarang langkahnya masuk ke sebuah partai adalah ada satu garis yang mengatur orang hanya berbuat demi partai saja. "Sedangkan, inti kesenian adalah berbuat untuk kemanusiaan," kata Nano.
Toh, bila sejumlah seniman masuk sebuah partai, Nano bisa menghormatinya sebagai sebuah pilihan hidup. "Kita hormatilah pilihan mereka, dan mudah-mudahan pilihan saya pun dihormati," katanya. Padahal, agar tahu saja, mertua Nano, ayah Ratna Riantiarno, Abdul Madjid, adalah salah seorang deklarator PDI, dan kini sudah pindah ke PDI Perjuangan.
Sekarang, dengar pula komentar komposer kontemporer dari Bandung ini seperti bunyi musiknya yang berdentam-dentum. Dialah Harry Roesli, yang malah pernah dalam suatu acara televisi, bilang akan mendirikan PAP (Partai Anti Partai) dengan lambang 48 partai. "Multipartai itu pembusukan. Entah oleh siapa, mungkin seorang superior, coba bila 48 kue itu menjadi busuk semua, kita cuma bisa bingung," katanya. Maka itu, Harry tak mau membuat partai baru, meskipun ia punya pasukan sebanyak 36.000 anak jalanan. "Dulu tiga saja kita bingung," katanya.
Bila Harry tak mau memasuki satu partai tertentu, tak lain karena trauma ditambah krisis kepercayaan terhadap partai yang ada. "Saya tak bisa percaya begitu ada partai yang bilang partainya berubah. Ibarat pelacur yang tiba-tiba mengaku dirinya sudah berubah," kata Harry. Lagi pula, sudah terlalu banyak partai yang semua mengaku reformis. "Wah, reformasi telah kehilangan makna dan wibawa," tambah Harry.
Harry tak setuju bila dianggap seniman yang tak berpartai sama dengan "macam ompong". Karena, menurutnya, dalam menyampaikan kritik, seniman tak harus membuat solusi. Solusi itu justru harus dibikin oleh mereka yang mampu. Seniman toh bukan manusia super yang tahu segala soal. "Tapi, bila jadi anggota DPR, kita jadi terkurung tak bisa mengkritik," kata Harry, yang berbeda pandang dengan Ikra. Celakanya, seniman dan artis yang masuk partai, apakah partainya jelek atau bagus, harus dibela mati-matian. "Mana bisa independen," kata Harry.
Barangkali, komentar dari Ignas Kleden, budayawan dan penulis esai, ini menarik direnungkan. (Lihat: "Ibarat Pelukis Bermain Sepak Bola"). Seniman berpolitik itu ibarat seorang pelukis yang juga pemain sepak bola. Artinya, peran ganda itu bisa saja. Tak harus menyetop satu di antaranya. Ignas mengingatkan, toh seniman itu bukan mahluk suci, yang hanya berkutat dengan sajak, partitur, cat, dan sebagainya. "Bila dosen, dan sopir boleh berpolitik, kenapa seniman tidak?" kata Salim. Yang penting, jangan distorsi. Ibarat seorang mahaguru jangan memaksa mahasiswanya memilih partainya. Di atas kertas memang mudah.

. 'The Mute's Soliloquy':
Kebisuan Pramoedya Menggapai Dunia
"Heap of Ashes" Harry Aveling ternyata menyenangkan juga. Setiap terjemahan pasti ada kekurangannya. Hanya kaum perfeksionis yang menghendaki ketidakterbatasan atas kemampuan terbatas manusia, maka juga sangat terbatas langkah dan jejaknya. Apalagi kalau seseorang mencoba menerangkan tentang seseorang yang lain, maka manusia yang digambarkannya selalu bolong-bolong karena keterbatasan manusia juga untuk dapat memahami semua dan segala.
Pramoedya menggetarkan dunia melalui kata-kata. Meski ia terkurung di sebuah pulau terpencil, dari tangannya dan dari nuraninya telah mengalir kata-kata yang memiliki kekuatan yang menukik ke dalam kalbu. Ia menulis dengan bahasa yang sederhana, tanpa pretensi, tanpa pembaruan dalam khazanah kesusatraan Indonesia, tetapi ia menggunakan riset dan data sejarah yang luar biasa mengagumkan. Kekayaannya lebih terletak pada ide dan bukan pada simbol atau imaji. Dia menjadi legenda karena produktivitasnya dan juga karena kehidupannya selama 14 tahun di Pulau Buru.
Dan 14 tahun yang kelabu, yang disebutnya sebagai sebuah "nyanyi sunyi" itu, akhirnya menggapai sebuah warga New York yang memadati Gedung Asia Society, yang hening mendengarkan kesaksiannya, akhir April lalu.
Meski kakinya dilarang melangkah ke luar negeri ini sejak 1959—dan penerbangannya ke AS April lalu adalah pertama kalinya setelah pelarangan itu—kata-kata Pram telah mencapai para pembacanya di berbagai negara dalam berbagai bahasa. Melihat jumlah bukunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, tampaknya Pram adalah satu dari sedikit sastrawan Indonesia yang paling banyak diterjemahkan dan dikenal di dunia.
Di AS, seperti halnya di berbagai negara Barat lainnya, mereka mengenal Pram melalui The Fugitive (terjemahan Willem Samuels dari novel Perburuan); This Earth of Mankind (terjemahan Max Lane, dari novel Bumi Manusia); Footsteps (terjemahan Max Lane, dari novel Jejak Langkah), Child of all Nations, terjemahan Max Lane dari novel Anak Semua Bangsa); The Girl from the Coast (terjemahan Harry Aveling dari novel Gadis Pantai), sederetan kumpulan cerita pendek, serta yang baru saja diluncurkan April silam adalah The Mute's Soliloquy, yang diterjemahkan dengan baik oleh Willem Samuels dari catatan Pulau Buru Pram yang berjudul Nyanyi Sunyi Seorang Bisu.
Bisu bagi Pramoedya adalah sebuah "senjata" perlawanan, bukan tanda menyerah atau menyetujui. Seperti juga yang diutarakan penyair Goenawan Mohamad dalam pidato pengantarnya saat peluncuran buku itu di New York, kebisuan Pramoedya tidak sama dengan ketakfasihan. Kebisuannya adalah sebuah pernyataan tentang penolakan (penindasan).
Dalam "pernyataan menolak" itulah Pram berdiri sebagai dirinya sendiri, hingga tampaknya kejujuran dan ketelanjangan perasaannya mampu menggetarkan. Melalui terjemahan Willem Samuels yang bukan saja menyadur, tetapi sekaligus mengedit dan menyusun kembali catatan yang semula tak dimaksudkan untuk diterbitkan itu, The Mute's Soliloquy menjadi sebuah saksi yang sangat lantang.
Dibuka dengan bab "Natant Ruminations" ("Permenungan dan Pengapungan"), sebuah surat untuk anaknya, Pujoresmi, Samuels menerjemahkan surat ayahanda kepada calon pengantin baru itu sekaligus mengirim sebuah keharuan yang menyentuh.
"This young woman is my first child. I love her.... I also ask you—no, I forbid you—to ever strike her or hurt her in any way. And because you have asked for my daughter's hand in the propper manner. I also ask you that if something happens and you find that you no longer want to be with her, that you return her to me just as she is now, in good health, and that thereafter you never call me again."
Pesan seorang ayah kepada calon menantu ini, yang pasti akan langsung dipahami warga berbahasa apa pun, adalah sebuah pembukaan yang menyentak sekaligus mengharukan. Pada teks asli, Pramoedya menulis: "... anak ini kau pinta padaku untuk diperistri secara baik-baik, kalau karena sesuatu hal kau tak menyukainya lagi, kembalikan pula dia secara baik-baik padaku."
Apa yang dilakukan Samuels memang bukan sebuah penerjemahan harfiah; bukan penerjemahan kata demi kata, tetapi penerjemahan sebuah kebudayaan ke dalam bahasa yang berbeda dari kebudayaan itu. Tak aneh, pesan sang ayah yang mengharukan sekaligus tegas itu kemudian membutuhkan tambahan "... and thereafter you never call me again", suatu penjelasan sikap seorang ayah (Indonesia) kelak jika putrinya tercinta disia-siakan oleh menantunya. Dan konsep ini tentu saja tak mudah dijelaskan di dalam teks kecuali dengan penerjemahan yang integratif seperti ini.
Penerjemahan yang harfiah, yang barangkali seolah lebih "tepat", adalah sebuah penerjemahan yang kemudian meruntuhkan karya asli. Itulah yang terjadi dengan penerjemahan sajak Rendra oleh Harry Aveling belasan tahun silam. "... wahai dik Narti/kupinang kau menjadi istriku..." menjadi "Hei, little sister Narti/I want you for my wife." Dialog Bawuk dengan suaminya, Hasan, dalam cerita pendek Umar Kayam, Bawuk, yang berbunyi "Saya siap, Mas" diterjemahkan Aveling menjadi "Yes, husband, I am ready."
Untuk tidak mengindahkan kebudayaan Jawa yang terpancar dalam kedua karya itu, artinya sang penerjemah tak mengindahkan arti penerjemahan yang hakiki. Sebutan "dik" yang digunakan Rendra dalam puisi ini tentu saja adalah panggilan untuk seorang kekasih, bukan seorang saudara perempuan. Sedangkan panggilan "mas" rasanya lebih baik dibiarkan apa adanya dengan catatan kaki, daripada diterjemahkan sebagai "husband". Penerjemahan harfiah seperti ini akhirnya meruntuhkan nuansa estetika karya itu, dan syukurlah pada karya Pram keteledoran semacam ini tak terjadi.
Buku Nyanyi Sunyi Seorang Bisu pada dasarnya adalah kumpulan surat Pram kepada anak-anaknya—saat itu tak diketahui apakah akan tiba di tangan yang dituju atau tidak—yang tercecer di beberapa pihak. Adalah Samuels yang rajin berkunjung ke beberapa pihak yang memegang bahan-bahan tersebut—hingga ke negeri Belanda—dan menyusun serta menyunting berbagai surat ini agar tak terjadi pengulangan yang tak perlu untuk pembaca non-Indonesia. Penyuntingan juga terjadi pada beberapa bagian yang dianggap tak relevan bagi pembaca Barat, misalnya, "Nama-nama jenderal yang detail tidak perlu disebut," tutur Samuels. Samuels mengaku sekitar 30 persen dari karya asli—misalnya bagian yang sangat detail tentang sejarah Indonesia—dibuangnya.
Tentu saja penyuntingan dan penerjemahan ini dilakukan atas kerja sama yang erat dengan penulisnya sendiri. Samuels mengaku mulai menerjemahkan dan mengumpulkan bahan selama hampir 10 tahun atas inisatif sendiri, sementara Pram baru mulai bergabung dua tahun terakhir.
Pada bagian lain, Pram berdiri dengan "telanjang" tentang kehidupan pribadinya. Pada bab "For Better or For Worse", sepucuk surat untuk putrinya Anggraini adalah sebuah surat seorang ayah yang jujur kepada perasaan cinta. Seorang anak yang mempertanyakan hubungan ayah dan ibunya, yang kemudian bercerai, dan mempertanyakan adakah Maemunah Thamrin, istri Pram kini, yang telah menyebabkan itu semua.
Ini sebuah kisah yang pribadi. Tetapi Pram merasa wajib menceritakan dari sisinya karena pada akhinya sang putri, yang saat itu telah memasuki usia dewasa, rusuh oleh desas-desus keji seputar kehidupan perkawinan orang tuanya. "The simple truth is your mama was never completely happy, never completely satisfied with me. The same thing can be said for me...," tuturnya ketika ia mulai membuka sebuah babak yang kelabu dalam kehidupan masa lalu pernikahannya yang pertama. Seluruh kisah itu mungkin bagai drama televisi biasa. Istri yang tak bahagia, suami yang rendah diri, dan jalan mencari kehidupan dan kebahagiaan.
"How could this happen? My father was a failure in those respect, and now my own wife thought the same of me. Also in my mind was the thought that a marital crisis is never just one person's problem. At the very least it concerns two people...."
Pada bagian ini, Samuels bukan hanya menjadi jembatan bagi hati Pram yang tengah berbicara dalam bisu, tetapi The Mute's Soliloquy kemudian seperti menjadi satu karya lain—dari Nyanyi Sunyi...—karena pengungkapan Pram dalam bahasa Inggris (atau tepatnya dalam kosakata Samuels) menjadi sebuah karya yang lebih rapi dan komprehensif. Samuels mengaku menyusun draft empat kali karena banyak pemikiran Pram yang meloncat-loncat yang harus disunting. Dan kerja keras selama 10 tahun menerjemahkan, menyunting, memotong, merapikan itu berbuah sebuah buku hard cover dengan desain yang bagus berjudul The Mute's Soliloquy, yang kini terpajang di toko-toko buku AS. Melalui catatan yang mencapai pojok dunia itu, "kebisuan" Pram sudah sirna.




****

0 komentar:

Poskan Komentar